CILEGON, BANPOS – Banyaknya fasilitas Sekolah Dasar (SD) yang rusak di Kota Cilegon, mendapat sorotan dari Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta. Hal tersebut diketahui setelah Sanuji bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nurrotul Uyun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN Walikukun, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Senin (13/9) lalu.
Saat mengecek ke beberapa ruang kelas, terlihat fasilitas mebeler seperti meja, kursi, lemari dan rak kondisinya cukup memprihatinkan. Dimana mebeler tersebut sudah sangat rusak dan tak layak digunakan. Padahal saat ini pembelajaran tatap muka tengah berlangsung. Tak hanya fasilitas mebeler yang rusak, kaca dan pintu kelas pun banyak yang rusak.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Cilegon Ismatullah Syahbuddin membenarkan adanya fasilitas sekolah yang rusak seperti kursi dan meja dibeberapa SD di Kota Cilegon.
Lebih lanjut, Ismatullah menjelaskan untuk jumlah ruang kelas yang ada di Kota Cilegon sebanyak 1.232 ruang kelas atau rombel dari 150 sekolah dasar yang ada di Kota Cilegon. “Total keseluruhan rombel ada 1.232 dari 150 SD yang ada di Kota Cilegon,” kata Ismatullah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/9).
Dari 1.232 rombel kata dia, pihaknya sudah mengganti kursi dan meja siswa sebanyak 232 rombel pada tahun 2020 dan 2021.
Kemudian kata dia saat ini, masih sekitar 1.000 rombel kursi dan mejanya belum bisa diganti lantaran anggaran yang tidak mencukupi. “Insya Allah di tahun ini 2021, kita menambah fasilitas untuk memberikan respon terhadap temuan-temuan di lapangan kita di ABT (anggaran biaya tambahan) ini mengajukan anggaran hampir Rp 200 juta untuk pengadaan mebeler namun ini belum bisa untuk seluruh sekolah karena ternyata yang dipermasalahkan bukan hanya rusak tetapi harus diganti semua fasilitas kursi dan meja yang terbuat dari kayu,” tuturnya.
Pada tahun ini 100 rombel itu, pihaknya akan mengirimkan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Untuk kekurangan sebanyak 900 rombel lagi akan dipenuhi pada tahun 2022.
Discussion about this post