Sejauh ini, Pujianto mengaku sudah banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan kesulitan selama pelaksanaan pembatasan. Namun sayangnya, DPRD bukan merupakan lembaga eksekutif, sehingga tidak dapat berbuat banyak.
“Jangan sampai masyarakat teriak ke DPRD, malah kami tidak punya langkah konkret untuk eksekusi sebuah kebijakan. Karena kami hanya bisa menyampaikan sebuah aspirasi masyarakat ke pemerintah untuk mengeksekusi yang tepat sasaran,” kata Pujianto.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat dalam bentuk buffer stock di Dinsos Kota Serang, pada APBD 2021.
“Buffer stock sejumlah 12.700 kepala keluarga. Itu nilainya sekitar Rp3 miliar lebih yang sudah ada di DInsos. Yang kedua kami juga ada ketahanan pangan sekitar 35 ton, dan itu dialokasikan untuk 3.500 kepala keluarga,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan refocusing anggaran dan menghilangkan beberapa kegiatan, yang menurutnya tidak berorientasi kepada masyarakat.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Kami juga sudah lakukan refocusing, kami sudah menghilangkan program yang tidak berorientasi kepada masyarakat. Sudah banyak kegiatan yang dihilangkan seperti perjalanan dinas. Ini kan sudah tidak bisa,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Nanang juga menyatakan siap mengalokasikan anggaran jika memang pelaksanaan PPKM level 4 dilimpahkan kewenangannya ke pemerintah daerah. Menurutnya, jika kewenangan PPKM sekaligus anggarannya dilimpahkan kepada pemda, maka dipastikan akan lebih banyak anggaran yang digeser. Namun menurut Nanang, hal itu tidak menjadi masalah karena banyak pula anggaran yang dinilai tidak bisa terealisasi.
“Sekarang saja sudah ada pemangkasan anggaran banyak. Anggaran-anggaran sudah kami refocusing, seperti perjalanan dinas. Lagian mau kemana juga kami kan, dilarang. Kami alokasikan untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.
Akan tetapi, Nanang menuturkan jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur tidak tersentuh dalam pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pihaknya. Sebab, pembangunan infrastruktur diinstruksikan tetap berjalan.
