Ditambahkan Musa, mereka juga mengaku kerap diintimidasi akan dicari siapa yg suka bocorin permasalahan ini ke pihak DPRD dan ke media.
“Jelas tindakan ini sudah diluar batas dan merampas hak pekerja, bahkan mereka yang dituding suka bocorin dimarahi dengan kata-kata binatang. Ini sudah tidak berprikemanusiaan, mereka juga manusia yang punya hak martabat. Untuk itu saya minta Gubernur Banten segera turun tangan mengevaluasi, ini tidak bisa dibiarkan karena persoalan ini pun sudah diketahui Kadinkes Banten dan pihak RSUD Malingping sendiri,” kecam Ketua Fraksi PPP di DPRD Lebak ini.
Oleh karenanya, melihat kondisi seperti ini, pihaknya menduga kuat ada oknum di dalam yang ikut bermain dalam urusan ini.
“Harusnya mereka menegur perusahaan outsourcing atau melakukan pemutusan kerjasama dengan perusahaan itu. Tapi ini tidak. Saya menduga ada ASN yang berkompeten di lingkungan Dinkes Banten atau RSUD Malingping yang turut bermain dalam soal gaji karyawan outsourcing ini,” paparnya.
Terpisah, salah seorang Kabid di RSUD tersebut, dr Sobran Yoliandra kepada BANPOS menepis telatnya pembayaran tersebut. Sepengetahuannya, pihak perusahaan sudah membayarkan tanggungan tersebut, karena pihak rumah sakit sudah membayar ke perusahaan.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Ya itu pihak ke 3 nya mungkin kang, karena kewajiban mereka membayarkan CS. Dan pihak RS sudah menegurnya karena jika CS tak kerja imbasnya ke kita, tidak bekerja atau mogok,” jelas Sobran.(WDO/PBN)
Discussion about this post