Dia pun mendesak pemerintah menutup pintu masuk dan keluar provinsi selama 2 pekan. Agar
kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat lokal propinsi tetap berjalan, tanpa ada pengetatan
berlebihan. "Bahaya, kalau sampai varian Delta jebol ke provinsi tersebut, dan menyebar sampai ke
desa-desa. Bisa bikin kolaps banyak sendi kehidupan," papar Daniel.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun setali tiga uang. Dia menyebut, perpanjangan PPKM
Darurat merupakan langkah efektif untuk menekan laju penularan. Untuk itu, ia memberikan
beberapa catatan, agar PPKM berjalan optimal.
Pertama, bahan pokok untuk masyarakat harus jadi perhatian pemerintah. Kedua, informasi
ketersedian obat-obatan di daerah harus diketahui publik secara transparan. Ketiga, harus ada
persamaan persepsi dari seluruh pelaksana operasi PPKM Darurat.
"Jangan sampai ada multitafsir. Terutama oleh kawan kawan di lapangan. Karena saya lihat, masih
banyak yang berbeda dalam penerapannya," beber Dasco.
Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan Covid-19 di
daerah yang masih rendah di tengah kasus yang kian melonjak. Mestinya, pemerintah daerah perlu
memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut.
E-Paper BANPOS Terbaru
"Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk
memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19," kata Puan Maharani dalam
keterangannya, di Jakarta.
Puan menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun.
Namun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.
Menurut Puan, realokasi dan refokusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan
situasi kedaruratan yang kini terjadi. "Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal
ekonomi yang terasa semakin menghimpit, berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan
pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang," ujarnya.
