Buta PPKM

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai diterapkan Sabtu (3/7) lalu. Namun, pemberlakuan di sejumlah daerah di Banten terpantau kurang optimal. Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran protocol PPKM yang telah ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Hari pertama penerapan PPKM Darurat di wilayah Kota Serang, masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar ketentuan. Mayoritas masyarakat beralasan bahwa karena tidak tahu jika Kota Serang juga masuk dalam daftar penerapan PPKM Darurat.

“Iya belum tahu, kirain Kota Serang belum (PPKM Darurat) soalnya melihat masyarakat masih seperti biasa saja,” ujar salah satu warga asal Kota Serang Muhammad Ajat Sudrajat, Sabtu (3/7).

Dia mengaku, hanya mengetahui bila akan ada PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, namun Kota Serang tidak termasuk di dalamnya.

“Saya tahu di berita, Pulau Jawa sama Bali. Terus Tangerang Raya, dan Kabupaten Lebak. Kota Serang saya enggak tahu ternyata nerapin juga, jadi saya masih jalan malam mingguan,” ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan seorang pedagang nasi goreng, Suhaemi. Ia mengaku belum mengetahui soal PPKM Darurat yang diterapkan di Kota Serang.

“Belum tahu, karena jarang nonton berita. Sekarang baru tahu setelah ada patroli, mungkin nanti jualan enggak sampai malam (larut, red),” tuturnya.

Sementara itu, unutk memantau jalannya PPKM Darurat hari pertama, Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi NUgroho juga menggelar patrol besar-besaran di Kota Serang. Patroli bermotor ini dimulai dari Mapolda Banten dan berkeliling menyasar tempat-tempat keramaian yang ada di wilayah hukum Polres Serang Kota seperti Alun-alun Kota Serang, Terminal Pakupatan, Pasar Royal, Jl. Diponegoro, Cipocok, KP3B, Pasar Rau, Ciraras, Pasar Royal dan beberapa tempat makan angkringan dan pedagang kaki lima.

Saat patroli, masih banyak ditemui warung makan pinggir jalan yang masih menyediakan kursi kursi sebagai sarana untuk makan di tempat. PAdahal, dalam ketentuan PPKM Darurat, pemilik usaha makanan tidak boleh menerima pesanan untuk dimakan di tempat.