GRUP WhatsApp yang saya ikuti lagi ramai oleh tayangan video Kapten Ruslan Buton. Statement yang bersangkutan initinya adalah meminta Presiden mundur dari jabatannya.
Dia, yang mengaku sebagai Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, beralasan bahwa saat ini tata kelola negara sulit dicerna. Kebijakan pemerintah dia anggap melukai kepentingan rakyat.
Selain itu dia memandang ada ancaman atas lepasnya kedaulatan NKRI. Dia anggap negara dalam kondisi amburadul. Lalu menuduh nahwa Presiden tidak memiliki kemampuan.
Tidak hanya itu. Dia menduga ada bisikan kepentingan, Presiden tersandera kepentingan elit politik. Atas dasar itulah dia meminta agar Presiden mengundurkan diri.
Lebih jauh dia memandang bahwa Presiden belum memiliki kemampuan, yang menyebabkan kebijakan banyak yang jadi blunder.
E-Paper BANPOS Terbaru
Menurutnya, bila Presiden tidak mundur, akan ada gelombang revolusi rakyat, yang akan memburu para pengkhianat. Pelengseran Orde baru dia jadikan sebagai contoh.
Kapten, kita ini negara besar dengan demokrasi sebagai model pemerintahan dan telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa.
Dalam model demokrasi, pemimpin itu dipilih berdasarkan suara terbanyak. Siapa yang lebih banyak dipercaya oleh rakyat, maka dialah yang jadi pemimpin.
Satu orang satu suara. Suara rakyat sama. Tidak memandang apakah dia pejabat negara ataukah rakyat jelata. One man on vote.
Bahwa demokrasi itu memiliki kelemahan, itu benar. Diantaranya tidak setiap yang terpilih adalah yang paling mumpuni.
Sejarah membuktikan, apa kurangnya Amin Rais saat dia maju sebagai calon Presiden? Sebagai tokoh reformasi yang digadang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Tapi faktanya, rakyat lebih memilih yang lain. Ini menunjukkan bahwa kehendak rakyat mayoritas tidak bisa dikalahkan dengan dalih bahwa calon tertentu lebih berkualitas. Itulah resiko demokrasi.
Saya kira tidak elok bila hanya karena persoalan yang menurutnya bermasalah, lantas meminta Presiden untuk mundur dari jabatannya.
Dia hasil pilihan mayoritas lewat Pemilu yang sah. Biarkan Presiden bekerja dengan baik. Rentang lima tahun adalah baginya untuk bekerja mengelola negara.
