“Pemerintah Kota Serang juga tidak mungkin memberi bantuan kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Karena keterbatasan APBD, yang tidak mungkin mencukupi seluruh warga,” terangnya.
Sementara itu, karut marutnya pendataan JPS disebut oleh Ketua Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, bukan hanya kesalahan dari Pemkot Serang Semata. Namun juga kelalaian DPRD selaku lembaga pengawas dalam menjalankan tugasnya.
“DPRD kemana aja? Masa membiarkan Pemkot Serang melakukan pendataan tanpa pengawasan? Harusnya DPRD pelototin terus mulai dari proses pendataan, sampai ke penyalurannya,” kata Fauzan.
Ia pun merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD Kota Serang. Seharusnya mereka fokus mengawasi jalannya pendataan serta penyaluran, namun justru sibuk melakukan kegiatan masing-masing.
“Sebenarnya bagus kalau memang setiap individu dewan mau membantu masyarakat, jadi semakin terbantu masyarakat yang sedang susah saat ini. Tapi yah jangan sampai lupa, di saat seperti ini tugas utama mereka adalah pengawasan,” tandasnya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Terpisah, Bantuan Pangan Sembako (BPS) yang diberikan Pemkab Lebak dan didistribusikan melalui supplier di wilayah itu, menjadi sorotan dan kritik pedas dari berbagai pihak. Selain harga barang melebihi dari harga eceran tertinggi (HET), sejumlah barang bantuan bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sedikit ditemukan kondisinya diduga tidak layak konsumsi.
Diungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Lebak Fraksi Golkar Saleh, Selasa (5/5) kepada wartawan. Menurut Saleh, tidak sedikit ia menerima laporan dan menemukan harga barang bantuan pangan sembako yang dikirim sejumlah supplier ke agen/e-warong yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) melebihi harga eceran tertinggi sesuai peraturan yang berlaku di Kabupaten Lebak.
Tidak hanya soal harga yang dinilai mahal kata Saleh, sejumlah barang bantuan berupa telur, daging ayam dan sayuran diduga kondisinya sudah tidak layak konsumsi alias kualitas buruk.
“Kita rasa DPRD Lebak sudah cukup mengingatkan dan meminta supplier untuk memperbaiki kualitas barang dan harga, tapi ternyata masih saja terjadi dan ditemukan persoalan di lapangan,” kata Saleh.
