SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan (Dapil) Kota Serang melakukan reses masa persidangan ke-2 di kantor Walikota Serang. Dalam reses itu didapati beberapa persoalan, salah satunya yakni mengenai rencana Kota Serang metropolis.
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya dalam reses ini juga sedikit ‘curhat’ mengenai kekurangan-kekurangan yang hingga saat ini masih ada dalam upaya mewujudkan Kota Serang Metropolis.
Baca Juga
“Tadi juga dibicarakan bahwa Kota Serang masih belum punya icon. Dan memang menjadi kota metropolitan atau metropolis itu ada resiko, apalagi 24 jam aktivitas terjadi. Lalu kaitannya dengan beberapa permasalahan lain seperti masalah sosial,” ujarnya, Rabu (11/3).
Selain itu, Syafrudin juga mengatakan bahwa anggota dewan yang hadir memberikan masukan bahwa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis dibutuhkan yang namanya jati diri. Namun memang perlu adanya musyawarah bersama untuk menetapkan jati diri Kota Serang.
“Ini perlu dibahas bersama-sama berkaitan dengan jati diri dalam menghadapi kota metropolitan. Jadi tidak bisa saya ungkapkan sendiri. Selain itu ini juga merupakan wacana jangka panjang. Karena membentuk kota metropolitan itu bertahap,” terangnya.
Ia pun menegaskan, Kota Serang metropolis tidak mungkin akan terwujud apabila kantor pemerintahannya saja berada di tengah hutan seperti sekarang. Sehingga, ia juga meminta kepada DPRD Provinsi Banten agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan aset ini.
“Ini yang harus dipertegas, untuk mewujudkan kota metropolitan itu kantor pemerintahan tentu harus ada di tengah kota. Masa kantor aja di tengah hutan seperti sekarang ini. Makanya kami minta tolong agar dapat difasilitasi kepada anggota dewan provinsi,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Encop Sopia, mengatakan bahwa memang hingga kini Kota Serang masih kekurangan 8 indikator untuk mewujudkan Kota Serang metropolis. Salah satunya yakni mengenai Rumah Sakit (RS).
“Saat ini kita ketahui bahwa Kota Serang masih belum memiliki RS tipe C. Padahal kalau memang cita-citanya adalah kota metropolitan, harus punya RS tipe A. Nah jangankan tipe A, tipe C saja belum,” ujarnya seusai reses.
Menurutnya, beberapa pekerjaan rumah yang ada dalam mewujudkan kota metropolis dapat dibantu melalui program Pemprov Banten. Misalkan mengenai rumah sakit tersebut, Kota Serang juga memiliki RSUD Banten berdasarkan administrasi wilayah
“Kendati RSUD Banten masih tipe B, namun dari Pemprov Banten bisa didorong agar dapat memenuhi kriteria menjadi tipe A. Sehingga wacana Kota Serang metropolitan ini dapat diwujudkan bersama-sama Pemkot Serang dengan Pemprov Banten,” terangnya.
Untuk permasalahan aset, ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan coba membuka komunikasi dengan pihak Pemkab Serang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pelimpahan itu.
“Kami akan coba untuk komunikasikan. Karena sebenarnya kami juga malu bahwa dalam reses sidang pertama kemarin, hasilnya mengenai aset. Dan saat ini pun masih mengenai aset, seperti tidak ada progres,” tandasnya.
Untuk diketahui, dari lima anggota DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang, yang hadir dalam reses itu hanyalah tiga orang saja. Diantaranya yaitu Encop Sopia dari Partai Gerindra, Furtasan Ali Yusuf dari Partai NasDem dan Juhaeni M. Rois dari PKS.(DZH/ENK)
Discussion about this post