Saat ini kata Widi, permasalahan yang kerap dihadapi oleh BUP, TUKS, dan Tersus adalah terkait dengan pendanaan, perijinan, legal, dan hukum.
“Setiap BUP punya permasalahan tersendiri, seperti pendanaan, perijinan, legal, hukum. Makanya melalui diskusi ini, bagaimana pemerintah bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan. Jadi nanti kita bisa menggunakan asosiasi ini, untuk berbicara kepada pemerintah, baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat, kita akan menyuarakan semua anggota kita itu,” tuturnya.
Kemudian kata, Widi Hartono, tugas ABUPI Banten mulai dari koordinasi antara BUP baik dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Kota, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepelabuhan.
“Kita bisa menjadi wadah aspirasi semua badan usaha pelabuhan di wilayah Banten,” ujarnya.
la juga menjelaskan, di tingkat Nasional ABUPI telah berdiri selama lima tahun, namun di Banten baru terbentuk.
E-Paper BANPOS Terbaru
“Sebenarnya ini hanya koordinator wilayah Banten, untuk mewadahi dan semua program dari ABUPI bisa terlaksana,” katanya.
Selain itu, melalui ABUPI Korwil Banten, kata Widi para BUP di Banten bisa turut menyuarakan aspirasinya. Karena ABUPI sendiri merupakan asosiasi yang diminta masukan, untuk revisi undang-undang kepelabuhanan.
“Jadi ABUPI pasti diminta pendapatnya, jadi kita harus bisa memberikan pendapatnya melalui asosiasi ABUPI ini,” jelasnya.
Dalam FGD tersebut dihadirkan berbagai narasumber dari Bappenas dan juga Kemenhub seperti Dadang Jusron, Mohammad Wiky, Taufan Wijaya, dan Fahrizal Sukma. (LUK/RUL)
