SERANG , BANPOS – Sebanyak Rp8,4 miliar lebih anggaran kawasan penunjang wisata (KPW) Banten Lama untuk pembangunan 300 kios mengalir ke program yang dinilai tak produktif alias mandul.
Diantaranya pemagaran, pembangunan Ipal dan pembangunan mushola Pasar Rakyat Walantaka yang diketahui tak berpenghuni sejak diresmikan beberapa bulan lalu.
Atas kondisi ini, LSM Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan, Mulya Nugraha meminta agar Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Serang mengevaluasi kinerja Kepala OPDnya yang dinilai tidak produktif. “Sekarang bisa kita lihat. OPD-OPD berebut anggaran, tapi setelah diberikan malah banyak yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak produktif,” kata Mulya.
Ia juga menyoroti sepinya pasar dan kios-kios yang di bangun oleh pemerintah. Seperti yang terjadi pada beberapa pasar dan kios yang ada di Kota Serang. Salah satunya Pasar Walantaka dan Pasar Kasemen. Keduanya dibangun bersamaan beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini tidak berpenghuni.
“Harus segera dievaluasi kinerja kepala OPDnya. Karena bisa membangun tapi tidak bisa memproduktivitaskannya,” ucap Mulya.
E-Paper BANPOS Terbaru
Kepala Disperindagkop Kota Serang, Yoyo Cahyono, mengakui jika anggaran pembangunan 300 kios pada KPW Banten Lama senilai Rp8,4 miliar ditunda lantaran masih dalam proses pematangan lahan.
“Kan masih proses pematangan lahan. Anggarannya sudah sempat naik ke SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Namun dirubah saat anggaran perubahan 2019. Untuk Disperindagkop sendiri mendapatkan Rp3 miliar,” kata Yoyo.
Akibat belum siapnya lahan, kata Yoyo, anggaran Rp8,4 miliar tersebut kemudian digunakan untuk keperluan lain-lainnya seperti pembangunan pagar, ipal dan musola di pasar walantaka. Ia membenarkan dua pasar yang dibangun namun tak kunjung yang berjualan.
“Misalnya di Pasar Walantaka. Kita sudah bebaskan korsel untuk beroperasi selama sebulan tapi hanya bisa bertahan selama 2 minggu. Yah, karena sepi. Kondisi serupa juga di 500 kios di Banten Lama, sampai sekarang masih sepi juga,” kata Yoyo. (AZM)
